Bupati Bogor Ingin Segera Dilengserkan

Rimanews – Terdakwa kasus suap tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri sebesar Rp4,5 miliar, Bupati Bogor Rahmat Yasin berharap jabatannya sebagai Bupati Bogor segera diberhentikan. Hal itu dilakukan agar tidak menganggu proses pembangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Saya harap pemberhentiannya segera, supaya pembangunan di Bogor tidak terhambat,” kata Rahmat, di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (16/10). Baca Juga KPK Ajari Anak-Anak Bahaya Korupsi Bupati Nganjuk Tersangka Korupsi KPK Tetapkan Anggota DPR Golkar Tersangka 3 Keluhan KPK kepada Pemerintahan Jokowi KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Dikatakan Rahmat, usulan pemberhentian sudah ia layangkan kepada DPRD Kabupaten Bogor, untuk dibahas melalui rapat paripurna. Namun, pembahasan pemberhentian Bupati Bogor itu tertunda karena bersamaan dengan pergantian periode anggota DPRD Kabupaten Bogor. Menurut dia, belum dibahasnya pemberhentian Bupati Bogor karena di DPRD belum ada alat kelengkapan dewan (AKD). “Belum dibahas sampai sekarang, karena DPRD juga harus ada AKD, kebetulan belum ada AKD,” katanya. Status Rahmat Yasin tidak diaktifkan sebagai Bupati Bogor, setelah ditetapkannya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mei 2014. Kasus suapnya masih dalam tahapan pemeriksaan saksi. Yang sudah dihadirkan, diantaranya sejumlah pimpinan dari sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan PT Bukit Jonggol Asri. Selain itu, sejumlah kalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor yakni ajudan bupati, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, dan sekretaris pribadi bupati bahkan saksi dari perbankan BCA dan CIMB Niaga juga dimintai keterangan. Sidang terdakwa mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin diancam hukuman maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar dengan tuduhan menerima suap sebesar Rp4,5 miliar dari FX Yohan terkait tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Terdakwa dijerat Pasal 12 (a) dan Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.[] Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : KPK , Pengadilan Tipikor , bupati bogor rahmat yasin , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews