Komisi I Minta TNI Moratorium Pembongkaran Rumah Dinas

Jakarta – Komisi I DPR meminta Markas Besar (Mabes) TNI untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) pembongkaran rumah dinas. Mabes TNI harus melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan langkah bermartabat jika dilakukan pembongkaran. “Komisi I mendesak pihak TNI, khususnya Kodam Jaya untuk mematuhi keputusan moratorium Komisi I. Moratorium sampai ada penyelesaian secara tuntas dan berkeadilan atas sengketa,” kata anggota Komisi I DPR Agun Gunandjar di Jakarta, Selasa (6/9). Sikap itu diungkapkan setelah pada Senin (5/9), enam anggota Komisi I DPR bertemu ratusan warga di Kompleks Kodam Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka adalah Agun Gunandjar, Asril Tanjung, Marinus Gea, Djoko Udjianto, Alimin Abdullah, dan Arfin Hakim. Anggota legislatif ini mendengarkan curhatan warga yang rumahnya akan digusur yakni keluarga pensiunan TNI. Kodam Jaya mengklaim banyak warga yang menempati rumah dinas, padahal keluarganya sudah tidak aktif di TNI. Selanjutnya, warga dikirimkan surat oleh Kodam Jaya bahwa tanah tersebut milik Kodam. Untuk itu mereka harus pindah karena akan ditempati TNI aktif. Agun menjelaskan Komisi I DPR meminta warga tetap tenang pascakedatangan tujuh truk pasukan TNI 15 Agustus lalu. Saat itu mereka mengaku hanya melakukan pendataan warga. “Klaim itu berbeda dengan faktanya. Yang terjadi pasukan TNI memasang patok secara paksa tanah milik TNI dari Kodam Jaya. Ini harus dihentikan dulu. Harus ada evaluasi dulu,” tutur politisi dari Partai Golkar ini. Anggota Komisi I DPR Alimin Abdullah meminta agar TNI aktif harus memberi tempat kepada keluarga pensiunan TNI. Pensiunan TNI jangan dibuang saja setelah tidak bertugas. “Negara harus membantu para pensiun TNI. Mudah-mudahan masalah di Tanah Kusir ini bisa kita selesaikan dan menjadi contoh untuk permasalahan di daerah lain,” ujarnya. Robertus Wardi/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu