DPK Bank Berpeluang Tumbuh di Atas 6%

Jakarta – Pembayaran uang tebusan amnesti pajak dinilai menyedot likuiditas perbankan. Kondisi tersebut mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang pada periode September 2016 hanya tumbuh 3,1% secara year on year (yoy). Meski demikian, likuiditas yang keluar dari perbankan tersebut dapat kembali tumbuh di atas 6% (yoy) seiring mulai masuknya dana repatriasi pada akhir tahun ini. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, DPK perbankan pada September 2016 tercatat turun signifikan seiring adanya penarikan dana nasabah perbankan untuk membayar tebusan. Pertumbuhan DPK pada periode September tersebut tercatat melambat signifikan dibandingkan periode Agustus 2016 yang masih tumbuh 5,6% (yoy). “Dengan adanya dana repatriasi, kami perkirakan DPK akan kembali meningkat. Sebagian dana repatriasi periode pertama sebesar Rp 143 triliun sudah masuk dalam sistem, dan kami perkirakan secara gradual DPK akan membaik dan bisa tumbuh kembali di atas 6%,” kata Juda di Jakarta, Kamis (20/10). Penyaluran kredit perbankan pada September 2016 juga diperkirakan akan kembali melambat dari posisi Agustus yang tumbuh 6,8% (yoy) menjadi 6,5% (yoy). Masih lambatnya penyaluran kredit saat ini, menurut dia, disebabkan oleh mayoritas korporasi yang tengah melakukan konsolidasi. Di sisi lain, lanjut dia, pembiayaan korporasi melalui jalur nonbank melalui penerbitan obligasi dan medium term notes (MTN) serta pelaksanaan IPO dan rights issue yang hingga saat ini mencapai Rp 128 triliun secara year to date (ytd). Padahal, pada tahun lalu, pembiayaan nonbank mencapai Rp 80 triliun. Meski demikian, penyaluran kredit diharapkan akan kembali kencang sesuai dengan siklus permintaan kredit yang biasanya kembali kencang pada November dan Desember. Dia pun memperkirakan, penyaluran kredit perbankan hingga akhir tahun ini masih dapat tumbuh sesuai proyeksi terakhir BI pada kisaran 7-9%. “Sejauh ini kami belum ada kebijakan baru terkait makroprundensial untuk mendorong permintaan, tapi akan kami evaluasi dari bulan ke bulan. Kebijakan LTV ( loan to value ) sudah mulai ada tanda-tanda positif didukung pula dengan tax amnesty yang akan mendorong permintaan sektor properti,” ungkap dia. Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti menilai, meski dana repatriasi pada akhir tahun akan masuk, pertumbuhan DPK kemungkinan masih di bawah 6% (yoy). “Karena memang tanpa amnesti pajak, pertumbuhan DPK memang sudah mengalami perlambatan,” kata Destry. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Achmad Baiquni sebelumnya juga menjelaskan, dana repatriasi yang masuk ke perseroan pada kuartal ketiga ini masih di bawah Rp 1 triliun, jauh di bawah target awal yang dipatok perseroan sekitar Rp 70 triliun. Namun, Baiquni berharap pada kuartal keempat tahun ini, dana repatriasi yang masuk ke BNI akan meningkat signifikan sehingga berdampak pada penambahan likuiditas perseroan, sehingga berpeluang menurunkan biaya dana. BNI memperkirakan pertumbuhan DPK perseroan kuartal empat ini diproyeksikan tumbuh sedikit lebih lambat menjadi sekitar 14-15% dibandingkan kuartal ketiga tahun ini yang tercatat 15% (yoy). Demikian juga dengan penyaluran kredit perseroan yang diperkirakan akan melambat dari sekitar 21% (yoy) pada kuartal ketiga tahun ini menjadi 15-16%. Agustiyanti/THM Investor Daily

Sumber: BeritaSatu