Kasus Suap Proyek Satelit Monitor Memprihatinkan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi, Dirut PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Dharmawansyah serta dua pegawainya yakni Hardy Stefanus, dan M Adami Okta sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek satelit monitor di Bakamla tahun 2016. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengaku prihatin dengan kasus ini. Keprihatinan Agus tak hanya lantaran masih adanya penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Lebih dari itu, Agus mengaku prihatin karena kasus ini mencuat saat pemerintah mengencangkan ikat pinggang dan melakukan upaya penghematan. Eko diduga menerima suap dari Fahmi terkait proyek yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016. “Kita lagi-lagi prihatin dengan kejadian seperti ini apalagi kalau kita melihat kronologisnya ini anggaran APBN Perubahan 2016. Semua mungkin tahu APBN dikurangi karena negara sedang mengumpulkan penerimaan karena tidak sesuai rencana APBNP seharusnya. Jadi benar-benar (proyek di APBNP) prioritas tapi ternyata kejadian. APBNP ada korupsi di dalamnya. Kita harus prihatin betul,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/12). Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan, anggaran satelit monitor sebenarnya telah dipotong dari anggaran Rp 400 miliar yang diajukan menjadi Rp 200 miliar. Namun, pemotongan anggaran ini rupanya tak menghilangkan niat Eko untuk menjadikan proyek tersebut sebagai bancakan . “Ini sudah ada pemotongan anggaran dari Rp 400 miliar, dijadikan Rp 200 miliar, yang disesalkan meski anggaran dipotong masih juga disunat lagi,” ungkap Syarief. Keprihatinan Syarief semakin bertambah mengingat proyek satelit monitor merupakan proyek strategis bagi pertahanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di sektor maritim. Syarief meyakini kasus ini akan berdampak bagi pertahanan Indonesia. “Pengadaan ini strategis untuk keamanan dan kepentingan Republik Indonesia yang dikelola Bakamla ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau anggaran pertahanan negara saja di korupsi akan berdampak pada pertahanan negara,” ungkapnya. Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (14/12), KPK mengamankan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi, serta tiga pegawai PT MTI, yakni Hardy Stefanus, M Adami Okta, dan Danang Sri Rhadityo. Dari tangan Eko, KPK menyita uang sebesar Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Diduga, uang itu bagian dari yang dijanjikan Fahmi kepada Eko sebesar 7,5 persen dari nilai proyek satelit monitor yang menelan anggaran Rp 200 miliar. Suap ini diberikan kepada Eko yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bakamla agar proyek senilai Rp 200 miliar tersebut digarap PT MTI. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Eko sebagai tersangka penerima suap. Selain Eko yang berasal dari institusi Kejaksaan, KPK juga menetapkan Dirut PT MTI, Fahmi Dharmansyah serta dua pegawai PT MTI Hardy Stefanus, dan M Adami Okta sebagai tersangka pemberi suap. Sementara, Danang dilepaskan dan masih berstatus sebagai saksi. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eko dijerat dengan Pasal Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Hardy Stefanus, M Adami Okta, dan Fahmi Dharmansyah yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Fana Suparman/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu