Pejabat Bakamla Ditahan di Rutan Polres Jakpus

Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Deputi Informasi Hukum dan Kerja sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi, Kamis (15/12). Eko yang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait proyek satelit monitor di Bakamla tahun 2016 ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Pusat. “ESH (Eko Susilo Hadi) (ditahan) di Polres Jakarta Pusat,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta. Selain Eko, KPK juga menahan dua pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Hardy Stefanus dan M Adami Okta yang diduga memberikan suap kepada Eko sebesar Rp 2 miliar. Hardy dan Adami yang juga telah berstatus tersangka ditahan di dua rutan berbeda. “HST (Hardy Stefanus) ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, dan MAO (M Adami Okta) ditahan di Rutan Guntur,” jelasnya. Ketiga tersangka terlihat telah telah keluar ruang pemeriksaan secara terpisah. Namun, ketiga tersangka yang telah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye enggan berkomentar mengenai penahanan ini dan kasus yang menjerat mereka. Selain ketiga orang tersebut, KPK juga menetapkan Dirut PT MTI, Fahmi Dharmawansyah sebagai tersangka. Namun, hingga kini, KPK masih mencari keberadaan Fahmi yang diduga memberikan suap kepada Eko melalui Hardy dan Adami. Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (14/12), KPK mengamankan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi, serta tiga pegawai PT MTI, yakni Hardy Stefanus, M Adami Okta, dan Danang Sri Rhadityo. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Eko sebagai tersangka penerima suap. Selain Eko yang berasal dari institusi Kejaksaan, KPK juga menetapkan Dirut PT MTI, Fahmi Dharmansyah serta dua pegawai PT MTI Hardy Stefanus, dan M Adami Okta sebagai tersangka pemberi suap. Sementara, Danang dilepaskan dan masih berstatus sebagai saksi. Diduga, Eko menerima suap dari Fahmi dan dua anak buahnya terkait proyek satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. Suap tersebut diberikan kepada Eko agar proyek senilai Rp 200 miliar tersebut digarap PT MTI. Hal ini lantaran Eko Susilo merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek yang dibiayai APBNP 2016 tersebut. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eko dijerat dengan Pasal Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Hardy Stefanus, M Adami Okta dan Fahmi Dharmansyah yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Fana Suparman/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu