DPRD Berencana Gunakan Hak Interpelasi Pada Walikota Depok

DEPOK (Pos Kota) – Walikota Nur Mahmudi Ismail mulai digoyang jelang akhir masa jabatannya Desember 2015. Kalangan DPRD mengancam menggunakan hak interpelasi terkait mutasi Sekda Etty Suryahati, dan gugatan Kadistankan Abdul Haris ke PTUN karena di-nonjob-kan. Ketua Komisi A, Nurhasyim, berencana menggunakan hak interpelasi mempertanyakan kebijakan Walikota Nur Mahmudi memutasi Sekrertaris Daerah (Sekda) Etty Suryahati menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2015. “Sangat berbau politis. Mengapa baru sekarang dimutasi, padahal beberapa waktu sebelumnya Sekda Etty minta dimutasi tetapi diabaikan,” ujarnya. Hak interpelasi itu dikondisikan kepada fraksi-fraksi untuk diajukan kepada Walikota Nur Mahmudi . Bersamaan itu, secara terpisah, kalangan anggota DPRD bersepakat mempertanyakan mutasi Sekda Etty kendati diakui Sekda Etty mampu menjembatani aspirasi eksekutif dan legislatif. “Mutasi memang hak prerogatif walikota tetapi mengapa mutasi Sekda Etty seperti dipaksakan, yang karena jabatannya bisa menjadi pejabat pelaksana tugas (Plt) saat kekosongan jabatan walikota & wakilnya setelah Pilkada,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat itu. Di bagian lain, Neril Afdi SH selaku kuasa hukum Kepala Dinas Pertanian & Peternakan (Kadistankan) Abdul Haris, mempertanyakan kebijakan Nur Mahmudi yang mengangkat eka Bachtiar selaku Plt Kadistankan. Pasalnya, jabatan Kadistankan masih menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung. “SK walikota nomor 862/SK/1119/BKD untuk penonjoban klien kami belum dapat diberlakukan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” ujarnya. Menanggapi ini Walikota Nur Mahmudi mengisyaratkan ketidaktahuannya dan langsung bergegas masuk mobil dinasnya. “Saya belum mendengar berita itu,” ujarnya sambil masuk mobil dinas di Balaikota. (rinaldi

Sumber: PoskotaNews