Koalisi Perempuan: Implementasi UU Disabilitas Perlu Pengawasan Serius

Rimanews – Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang telah disepakati pemerintah dan DPR untuk disahkan, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. “Kami mencatat undang-undang ini memerintahkan 14 peraturan pemerintah, dua peraturan presiden, dan satu peraturan menteri,” kata Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika melalui siaran pers diterima di Jakarta, Selasa (29/03/2016). Baca Juga Jembatan Purbaleunyi Km 100 bergeser, lalin dialihkan Terjadi 1.139 kebakaran di Jakarta selama 2016 Siap dipenjara, Pria ini tiru Ahok kutip Al Maidah 51 Ia mengatakan, peraturan lebih lanjut yang diperlukan antara lain penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, pendidikan maupun rumah aman dan pemberian insentif dan penghargaan bagi perusahaan swasta, badan hukum maupun individu yang memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian, peraturan tentang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas serta permukiman, pelayanan publik, kebencanaan, habilitasi dan rehabilitasi, pemberian konsesi dan kartu penyandang disabilitas. “Banyaknya peraturan turunan itu memerlukan pengawalan serius dari masyarakat sipil terutama untuk memastikan substansinya menggunakan pendekatan berbasis hak, sejalan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas,” tuturnya. Dian berharap pemerintah melaksanakan prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam menyusun peraturan pelaksana Undang-Undang Penyandang Disabilitas. “Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas juga perlu pengawalan,” ujarnya. Menurut Dian, masyarakat sipil perlu memastikan pemerintah menggunakan azas tanpa diskriminasi dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas serta azas perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas perempuan dalam proses pembentukan maupun pemilihan anggota Komisi tersebut. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : koalisi perempuan , UU Disabilitas , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews